PENDAMPINGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA BERSAMA BPJS KESEHATAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 pukul 11.30 wita bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Wajo telah dilaksanakan Penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) antara Kejaksaan Negeri Wajo pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersama BPJS Kesehatan Cabang Watampone yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wajo “EKO BAMBANG MARSUDI, SH.,MH dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone “HARTONO PURBA, ST” dan dihadiri oleh Kasi datun Kejaksaan Negeri Wajo “ABDURRAHIM,SH”., KA SUBSI Perdata Kejaksaan Negeri Wajo, Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wajo, Kepala BPJS Kesehatan Kab.Wajo, Kepala Bidang PPK, Pemeriksa BPJS dan Staf PPK Kab.Wajo. 

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Kepatuhan dan Penagihan Iuran BPJS Kesehatan terhadap Badan Usaha yang belum melaksanakan kewajibannya dalam proses pendapatan maupun pembayaran iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Penyelenggara Sosial Oleh karena itu BPJS Kesehatan Cabang Watampone meminta Bantuan Hukum melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) Kepada Kejaksaan Negeri Wajo Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Badan Usaha  yang belum membayar tunggakan Iurannya dan belum mendaftarkan Karyawannya pada Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan adanya penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) ini Penerima Kuasa dari pihak Kejaksaan Negeri Wajo dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pihak BPJS Kesehatana Cabang Watampone.